LPSK masih mendalami permohonan perlindungan delapan saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Hingga kini, belum ada pengajuan status justice collaborator.
RUU Penyadapan bisa segera dibahas dan diselesaikan sebelum pergantian tahun.
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan RUU Penyadapan rampung pada 2026 demi mengatasi maraknya kasus dugaan penyadapan ilegal di masyarakat.
Kholid menilai, kasus ini merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepresidenan, kerahasiaan negara, sekaligus integritas institusi Polri.
Baleg DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.